Kenali Perlinsos, Sistem Baru Pendataan dan Penentuan Kelayakan Penerima Bansos
Sosialisasi perlinsos di kantor lurah Mekarsari Dumai
DUMAI, Sorotdumai.com – Masyarakat yang ingin memperoleh bantuan sosial diminta memastikan data keluarganya telah terdaftar dan diperbarui melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Pembaruan data ini menjadi bagian dari proses pendataan dan penentuan kelayakan penerima bantuan sosial ke depan.
Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi aplikasi Perlinsos yang digelar Dinas Sosial di Aula Kantor Lurah Mekarsari, Kecamatan Dumai Selatan, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Mekarsari Bulyanto, SH., Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Dumai Jamhuri, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial Dedi Harahap, para ketua RT se-Kelurahan Mekarsari, Ketua LPMK Mekarsari, kader PKK, kader Posyandu, serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Dalam pemaparannya, Dedi Harahap menjelaskan bahwa aplikasi Perlinsos menjadi salah satu acuan dalam proses pendataan dan penentuan kelayakan masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial.
Melalui aplikasi tersebut, keluarga atau masyarakat yang membutuhkan dapat melakukan pendataan untuk selanjutnya diusulkan sebagai calon penerima berbagai program perlindungan sosial.
Untuk mengakses layanan tersebut, masyarakat perlu memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah aktif. IKD merupakan identitas kependudukan dalam bentuk digital yang memiliki fungsi serupa dengan KTP elektronik.
Dalam proses penilaian, terdapat kategori berpotensi layak menerima bantuan sosial dan tidak layak. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator sosial ekonomi yang menggambarkan kondisi keluarga.
Beberapa indikator yang menjadi bahan pertimbangan di antaranya kepemilikan lebih dari satu sertifikat tanah, kendaraan roda empat, daya listrik rumah tangga, penghasilan per kapita, serta jumlah anggota keluarga yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Salah satu indikator yang dibahas dalam sosialisasi adalah penghasilan per kapita rumah tangga. Perhitungannya dilakukan dengan membagi total penghasilan keluarga dengan jumlah anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Sebagai contoh, keluarga dengan penghasilan Rp4,3 juta per bulan dan memiliki tiga anggota keluarga memiliki penghasilan per kapita sekitar Rp1,43 juta per orang.
Dalam penjelasan tersebut, penghasilan per kapita di atas Rp1 juta menjadi salah satu indikator yang dapat memengaruhi hasil penilaian kelayakan. Namun, penentuan kelayakan penerima bantuan tetap mempertimbangkan sejumlah indikator sosial ekonomi lainnya.
Dedi juga menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa hasil penilaian tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan atau perbaikan data melalui mekanisme yang tersedia dalam aplikasi maupun melalui pihak kelurahan.
Sementara itu, Koordinator TKSK Kota Dumai Jamhuri mengatakan, kehadiran Perlinsos diharapkan dapat membantu menjawab persoalan penyaluran bantuan sosial yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai belum tepat sasaran.
Menurutnya, sistem tersebut mengedepankan transparansi dengan menampilkan status kelayakan sekaligus alasan apabila suatu keluarga dinyatakan tidak memenuhi kriteria.
"Kalau tidak layak, di aplikasi akan muncul alasannya. Jadi bisa diketahui apa yang menyebabkan keluarga tersebut dinilai mampu atau tidak memenuhi kriteria," jelas Jamhuri.
Ia mengungkapkan, proses penilaian juga didukung keterhubungan data dari sejumlah instansi, di antaranya Korlantas, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Samsat hingga perbankan.
Data tersebut digunakan untuk membantu menggambarkan kondisi sosial ekonomi keluarga, termasuk informasi mengenai kepemilikan aset dan aktivitas pekerjaan.
Jamhuri menegaskan, kewajiban pendaftaran ulang tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang baru mengusulkan bantuan. Warga yang selama ini telah menerima bantuan sosial juga diminta memasukkan kembali data keluarganya melalui Perlinsos.
Menurutnya, pembaruan tersebut penting karena mulai 2027 mendatang, data lama berpotensi tidak lagi tercatat dalam sistem terbaru apabila tidak dilakukan pendaftaran ulang.
Dengan demikian, masyarakat diimbau tidak hanya mengandalkan status sebagai penerima bantuan pada periode sebelumnya, tetapi juga memastikan data keluarganya telah diperbarui sesuai kondisi terkini.
Lebih lanjut, Jamhuri menjelaskan bahwa masyarakat yang terdata dalam Perlinsos berpeluang memperoleh berbagai program perlindungan sosial sesuai hasil penilaian dan ketentuan masing-masing program.
Apabila tidak memenuhi kriteria untuk bantuan tertentu, seperti program sembako maupun Program Indonesia Pintar (PIP), masyarakat masih berpeluang memperoleh program perlindungan lainnya, termasuk jaminan kesehatan dengan iuran yang ditanggung pemerintah, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Dalam proses pembaruan, masyarakat diminta mengisi formulir yang memuat informasi kondisi keluarga, termasuk pekerjaan, penghasilan, aset dan tempat tinggal.
Bagi warga yang tinggal menumpang bersama orang tua maupun sebaliknya, status tempat tinggal dapat diisi sebagai bebas sewa sesuai petunjuk pengisian yang disampaikan dalam sosialisasi.
Jamhuri menambahkan, perubahan kondisi ekonomi, pekerjaan maupun kepemilikan aset dapat diusulkan kembali melalui mekanisme pembaruan data. Masyarakat juga dapat mengajukan perbaikan apabila ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Ia turut menjelaskan bahwa penilaian desil kesejahteraan BPS dan penilaian kelayakan dalam Perlinsos merupakan dua hal berbeda. Masyarakat yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi Perlinsos.
Untuk mendukung proses pendataan, Jamhuri meminta seluruh ketua RT aktif memantau kondisi masyarakat di lingkungannya. Koordinasi dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan pihak kelurahan juga diperlukan agar warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak terlewat dari pendataan.
"RT harus sering memantau masyarakat. Bisa berkoordinasi dengan PSM dan kelurahan agar warga di lingkungan masing-masing yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa terdata," ujarnya.
Melalui penerapan Perlinsos, pemerintah diharapkan memiliki basis data sosial ekonomi yang lebih mutakhir sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial. Keterlibatan RT, kader, dan seluruh unsur masyarakat dinilai penting agar proses pembaruan data dapat mencerminkan kondisi warga yang sebenarnya. (RFC)
