Tabungan Hari Tua Dipertaruhkan, 59 Pemilik Kebun Sawit di Bengkalis Berjuang Merebut Kembali Haknya

SOROTDUMAI.com,BENGKALIS – Sebanyak 59 pemilik kebun kelapa sawit di Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Riau, masih memperjuangkan hak atas lahan perkebunan yang mereka klaim sebagai milik pribadi. Setelah hampir 11 bulan kehilangan akses untuk mengelola kebun, mereka berharap ada penyelesaian yang memberikan kepastian atas kepemilikan lahan tersebut.

Lahan yang dipersoalkan memiliki luas sekitar 331,8 hektare, terdiri dari 164,3 hektare di Desa Sepahat dan 167,5 hektare di Desa Tanjung Leban. Para pemilik menyebut lahan itu dibeli dan dikembangkan menggunakan dana pribadi, termasuk tabungan, uang pensiun, hingga pinjaman.

Sebagian besar pemilik merupakan pensiunan karyawan Bank Negara Indonesia (BNI). Bagi mereka, kebun sawit tersebut bukan sekadar aset, melainkan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah tidak lagi bekerja.

“Semua dana pensiun yang tidak seberapa ditambah dengan simpanan-simpanan lain, bahkan berhutang atau mengambil kredit, demi bisa memiliki lima atau sepuluh hektare kebun kelapa sawit guna menjamin ekonomi kami sampai sisa-sisa hidup berakhir,” ujar Romi Gusnedi.

Ali Amran mengatakan, para pemilik memiliki dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas lahan tersebut. Ia menegaskan, kebun dibangun dan dirawat menggunakan biaya masing-masing pemilik.

“Kami adalah pemilik kebun tersebut dengan SKGR sebagai dokumen kepemilikan yang sah di Provinsi Riau. Kami yang membangun kebun, menanam, merawat dan memupuk tanaman sawit itu,” kata Ali.

CV Dibentuk untuk Administrasi Penjualan Hasil Panen

Para pemilik juga menjelaskan keberadaan CV Sepakat Bersama Ali. Menurut mereka, CV tersebut dibentuk semata-mata untuk memenuhi persyaratan administrasi penjualan hasil panen kelapa sawit karena pihak pembeli atau tempat penampungan mensyaratkan badan usaha berbentuk CV.

Mereka menegaskan, pembentukan CV tidak menjadikan lahan perkebunan sebagai aset perusahaan. Kepemilikan tanah tetap berada pada masing-masing individu, sedangkan CV hanya digunakan sebagai sarana administrasi penjualan hasil panen. Para pemilik juga menyebut kewajiban pajak tetap dibayarkan.

Keberadaan CV tersebut kemudian dipersoalkan dalam proses penguasaan lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Para pemilik menilai status CV sebagai sarana administrasi penjualan tidak seharusnya mengaburkan kepemilikan setiap bidang tanah yang mereka klaim sebagai milik pribadi.

Kehilangan Akses Sejak Januari 2026

Menurut keterangan para pemilik, penguasaan lahan oleh Satgas PKH mulai berlangsung pada 12 Januari 2026. Sejak saat itu, mereka mengaku kehilangan akses untuk masuk dan mengelola perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan.

Dalam proses tersebut, para pemilik mengaku mendapat tekanan, termasuk ancaman proses hukum apabila menolak menandatangani berita acara penguasaan kembali. Para pekerja yang sebelumnya bertugas merawat kebun juga disebut tidak lagi diperbolehkan bekerja di kawasan tersebut.

Setelah penguasaan lahan, pengelolaan perkebunan melibatkan PT Agrinas Palma Nusantara bersama KSO Koperasi Sepahat Bersatu (KSB). Menurut para pemilik, setelah sekitar enam bulan berjalan tanpa adanya setoran kepada Agrinas, pengelolaan kemudian dialihkan kepada KSO PT Agro Mayang Lestari pada 18 Agustus 2026.

Selama kehilangan akses terhadap kebun, para pemilik mengaku telah berulang kali menyampaikan keberatan, melaporkan persoalan tersebut kepada pihak terkait, serta menyerahkan dokumen kepemilikan lahan. Namun, mereka menilai upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian.

Romi Gusnedi menyebut, selama hampir 11 bulan tidak dapat mengelola kebun, para pemilik mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

“Kami sangat kecewa karena setelah berulang kali melapor ke Agrinas dan menyerahkan berkas-berkas serta surat tanah, tidak mendapat tanggapan yang memadai. Selama 11 bulan kami merasa kehilangan hak atas kebun dengan kerugian mencapai puluhan miliar,” ujarnya.

Selain kehilangan hasil panen, para pemilik juga mengeluhkan kondisi kebun yang disebut tidak terawat dan kurang mendapatkan pemupukan. Sebagian area perkebunan, menurut mereka, mulai ditumbuhi semak belukar.

“Kebun sawit masyarakat terlantar, tidak dirawat, tidak dipupuk dengan semestinya. Kebun hanya diambil buah sawitnya saja. Dengan kenyataan ini, kebun tidak akan bertahan lama dan semakin rusak,” ungkap para pemilik.

Kembali ke Kebun, Alat Berat Sempat Dihalangi

Pada Sabtu (7/11/2026), sejumlah pemilik kembali mendatangi area perkebunan dengan membawa alat berat. Mereka berharap dapat masuk, kembali mengelola kebun, serta menempati rumah-rumah yang berada di kawasan tersebut.

Namun, alat berat mereka sempat dihalangi pekerja yang disebut berasal dari pihak Agrinas. Perdebatan sempat terjadi antara kedua pihak, tetapi situasi kemudian mereda setelah dilakukan mediasi.

Para pemilik memperkirakan pemulihan kondisi perkebunan membutuhkan waktu sekitar satu tahun, termasuk biaya tambahan untuk perawatan dan pemupukan.

“Kami dan sebagian besar pemilik ingin kembali menempati rumah-rumah kami di kebun dan kembali mengelola kebun kami yang sekarang telah menjadi semak dan hutan. Betapa sedih dan sulitnya kehidupan yang kami alami. Kami sangat kecewa, merasa frustrasi serta muak dengan apa yang kami alami,” kata Romi.

Ali mengatakan, para pemilik masih berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalan yang baik agar mereka bisa kembali mengelola kebun sebagai sumber penghidupan.

“Kami berharap ada solusi win-win. Kami sudah melakukan berbagai upaya, tetapi tidak juga ada respons. Tidak ada lagi pilihan lain bagi kami selain masuk ke kebun untuk mengambil kembali hak kami agar kebun tetap terjaga dan kami bisa mendapatkan sumber penghasilan,” ujar Ali.

Bagi 59 pemilik tersebut, persoalan ini bukan hanya menyangkut penguasaan ratusan hektare kebun sawit. Ada tabungan masa pensiun, hasil kerja bertahun-tahun, dan harapan untuk menjalani kehidupan di hari tua yang kini mereka pertaruhkan.

Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait meninjau persoalan ini secara menyeluruh, termasuk dokumen SKGR, riwayat penguasaan lahan, serta kedudukan CV yang mereka sebut hanya digunakan untuk keperluan administrasi penjualan hasil panen.

SorotDumai membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Satgas PKH, PT Agrinas Palma Nusantara, KSO Koperasi Sepahat Bersatu, maupun pihak terkait lainnya agar persoalan ini dapat disampaikan secara berimbang.